URGENSI PENGATURAN PERNYATAAN LEGALISASI OLEH NOTARIS DI INDONESIA
Abstract
Tujuan penelitian ini ialah mengkaji dan mengetahui kondisi eksisting pengaturan pernyataan legalisasi oleh notaris dan mengkaji serta menganalisis implikasi hukum terhadap pernyataan legalisasi oleh notaris yang mengandung unsur kekeliruan. Metode penelitian yang dipakai yaitu berjenis penelitian hukum normatif dengan yang didukung dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan peraturan perundang-undangan, konspetual, kasus, dan historis. Sumber bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi eksisting pengaturan pernyataan legalisasi oleh notaris di Indonesia hingga saat ini masih berpedoman pada Undang-Undang Waarmerken sebagaimana termuat dalam Staatblads tahun 1916 nomor 46. jo. 43 karena undang-undang a quo belum diganti atau dicabut. Selain itu, dengan masih diberlakukannya Undang-Undang Waarmerken tersebut, maka ketika notaris keliru menuliskan pernyataan legalisasi, implikasi hukum yang dapat terjadi adalah notaris bertanggung jawab secara jabatannya berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN-P dan tidak menutup kemungkinan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jika ada pihak atau para pihak yang dirugikan atas kekeliruan notaris tersebut.
ABSTRACT
The objective of this research is to examine and understand the existing regulatory conditions governing notarization statements and to assess and analyze the legal implications of notarization statements that contain elements of error. This research employs a normative legal as the methodology, supported by statutory, conceptual, case, and historical approaches. The legal sources utilized in this study include primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findings indicate that the current regulatory framework for notarization statements in Indonesia remains based on the Waarmerken Act as contained in Staatblads 1916 Number 46, jo. 43, as this act has yet to be amended or repealed. Furthermore, with the continued enforcement of the Waarmerken Act, if a notary makes an error in a notarization statement, the legal implications may include the notary’s accountability in an official capacity pursuant to Article 16 paragraph (11) of the Indonesian Notary Law (UUJN-P) and, potentially, liability under Article 1365 of the Indonesian Civil Code if any party suffers harm due to the notary’s error.
