KEBIJAKAN LEGALITAS USIA PERNIKAHAN: PERBANDINGAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Abstract

Tujuan studi ini untuk menganalisa peranan penerapan kebijakan terkait legalitas usia pernikahan antara 2 negara, yaitu Indonesia dan Korea Selatan dilihat dari segi laju pertumbuhan penduduk. Studi ini dilakukan dengan metode penelitian secara yuridis normatif menggunakan teknik studi dokumen dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil studi ini menunjukkan kebijakan legalitas usia pernikahan sangat berperan dalam upaya pemerintah menghadapi laju pertumbuhan penduduk, dimana faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk salah satunya adalah angka kelahiran. Namun peranan dari kebijakan tersebut tidak dapat berlangsung secara efektif apabila berjalan sendiri, perlu adanya dukungan dari kebijakan atau program pemerintah lainnya. Adapun pemerintah Indonesia juga melakukan upaya lainnya, baik itu melalui program Keluarga Berencana (KB) dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Sedangkan Pemerintah Korea Selatan berupaya melalui kebijakan yang berfokus pada pengasuhan anak, peningkatan pendidikan, serta pembangunan sistem kesehatan dan gizi baik bagi anak.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the role of policy implementation related to the legality of the age of marriage between 2 countries, namely Indonesia and South Korea in terms of population growth rate. This study was conducted with a normative juridical research method using document study techniques with a statutory approach and a factual approach. The results of this study show that the age of marriage legality policy is very instrumental in the government's efforts to deal with population growth rates, where one of the factors affecting population growth rates is the birth rate. However, the role of the policy cannot be effective if it runs alone, it needs support from other government policies or programs. The Indonesian government also makes other efforts, both through the Family Planning (KB) program and the Maturation of Marriage Age (PUP). Meanwhile, the South Korean government is working through policies that focus on childcare, improving education, and building a good health and nutrition system for children.