KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS DIREKSI BUMN PERSERO YANG MENIMBULKAN KERUGIAN

Abstract

Studi ini bertujuan guna mengkaji kepastian hukum bagi Direksi pada Badan Usaha Milik Negara Persero (BUMN Persero) mengenai kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan usaha perseroan yang dilakukan dalam kedudukan dari BUMN Persero sebagai badan hukum dan sebagai perpanjangan tangan negara yang menjalankan sebagian fungsi dari negara. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang menerapkan pendekatan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berisi kaidah hukum yang berlaku. Fokus penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh Badan Usaha Milik Negara menitikberatkan pada bagaimana kerugian tersebut timbul. Dalam perspektif hukum positif telah diatur secara expresif verbis mengenai penyertaan modal negara pada BUMN Persero telah bertransformasi menjadi kekayaan BUMN. Di lain sisi juga diatur bahwa BUMN dalam bentuknya Persero tunduk terhadap sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Doktrin BJR. Maka terdapat Conflict of Norm terkait status kekayaan negara pada BUMN Persero dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang berimplikasi terhadap pertanggungjawaban direksi BUMN Persero. Dalam praktiknya, dibutuhkan pengaturan secara komprehensif mengenai penerapan doktrin BJR, agar meminimalisir terjadi disaparitas dalam putusan pengadilan dan menjamin kepastian hukum bagi direksi dalam usaha memberikan keuntungan bagi Perseroan.

ABSTRACT

This study aims to examine the legal certainty for Directors of State-Owned Enterprises Persero regarding losses arising from the company's business activities carried out in the position of State-Owned Enterprises as legal entities and as an extension of the state that carries out some of the functions of the state. This study applies a normative legal research method that applies a statutory approach as well as secondary legal materials containing applicable legal rules. The focus of this research shows that legal certainty against losses incurred by State-Owned Enterprises focuses on how the losses arise. In the perspective of positive law, it has been regulated expressively verbis regarding the participation of state capital in SOEs Persero has been transformed into SOE assets. On the other hand, it is also regulated that SOEs in the form of a Persero are subject to the provisions contained in the State-Owned Enterprises Law, the Limited Liability Company Law and the BJR Doctrine. So there is a Conflict of Norm related to the status of state assets in BUMN Persero in several laws and regulations, which has implications for the liability of directors of SOEs. In practice, a comprehensive regulation is needed regarding the application of the BJR doctrine, in order to minimize disparity in court decisions and ensure legal certainty for directors in an effort to provide benefits for the Company.