Peran Notaris Dalam Membacakan Akta Otentik Bilamana Penghadap Tunarungu

Abstrak

Tujuan jurnal ini yaitu untuk memahami kecakapan penyandang tunarungu sebagai penghadap dalam pembuatan akta otentik serta mengetahui peran notaris menjelaskan isi akta kepada penghadap tunarungu. Tujuan dari riset ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait hukum dengan melakukan riset hukum normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konsep hukum untuk mengkaji dan menganalisis bersumber pada teori, konsep, asas hukum, dan peraturan UU yang bersifat wajib. Temuan riset ini menunjukkan bahwa penyandang tunarungu dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur cakap dalam antinomi Pasal 1330 KUHPer, yaitu telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Adapun untuk menentukan bahwasanya seorang penyandang tunarungu tidak cakap ditentukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 43 UU Jabatan Notaris Perubahan dimana notaris diwajibkan untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Namun, penjelasan pasal tersebut hanya mengatur apabila penghadap tidak mengerti bahasa Indonesia, maka Notaris wajib menyediakan seorang penerjemah. Hingga saat ini, ketentuan pasal tersebut hanya mengakomodir bahasa jika penghadap merupakan seseorang dengan keadaan yang normal, belum ada acuan mengenai kualifikasi dari istilah juru bahasa isyarat khususnya di negara Indonesia.